Tugas M5. Warganegara dan Negara

     Warganegara dan Negara

    A.HUKUM

     •  Pengertian Hukum

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

•      Pengertian Hukum secara umum :

Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh  tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

•      Pengertian Hukum Menurut Para Ahli       :

1.      VAN KAN

Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusai di dalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib.

2.      UTRECHT
Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

3.      WIRYONO KUSUMO

Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

4.      MOCHTAR KUSUMAATMADJA

Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

5.      LILY RASJIDI
Hukum bukan sekedar merupakan norma melainkan juga institusi .

6.      SOETANDYO WIGJOSOEBROTO

Bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep: hukum sebagai asas moralitas, hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan  yang ketiga, hukum dikonsepkan sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

7.      A.L GOODHART
Hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang dipakai oleh pengadilan.
 

8.      AUSTIN
Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.

9.      HANS KELSEN

Hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.

10.  MARX
Hukum adalah pengemban amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan memarakkan kehidupannya lewat exploitasi- exploitasi yang luas. Sehingga hukum bukan saja berfungsi sebagai fungsi politik saja akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi.

•      Hukum dapat dikelompokan sebagai berikut :

1.      Hukum berdasarkan Bentuknya           :

Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

2.      Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya  :

Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

3.      Hukum berdasarkan Fungsinya  :

Hukum Materil dan Hukum Formal

4.      Hukum berdasarkan Waktunya  :

Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.

5.      Hukum Berdasarkan Isinya  :

Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara,Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.           

6.      Hukum  Berdasarkan Pribadi  :

Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.

7.      Hukum Berdasarkan Wujudnya  :

Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

8.      Hukum Berdasarkan Sifatnya  :

Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

•      Sistem Hukum

        Suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan

        • Ciri – Ciri Hukum

Berikut adalah ciri-ciri hukum :

1.      Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

2.      Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

3.      Peraturan itu bersifat memaksa

4.      Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas

5.      Berisi perintah dan atau larangan

6.      Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang

•      Unsur-Unsur Hukum

1.      Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

2.      Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

3.      Peraturan itu bersifat memaksa

4.      Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

     •  Sifat Hukum

•   Mengatur

     hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat 

•      Memaksa

     hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas

       • Tujuan Hukum

Berikut adalah Tujuan Hukum   :

1.      Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan

2.      Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai

3.      Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat

4.      Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang

5.      Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

6.      Sebagai sarana penggerak pembangunan

7.      Sebagai fungsi kritis

•      Tujuan Hukum Menurut Para Ahli  :

1.      Prof. Subekti, S.H.

hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2.      Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn 

tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.   

3.      Geny,

hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur
daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

4.      Jeremy Betham (teori utilitas), 

hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

5.      Prof. Mr. J. Van Kan, 

hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

     •  Fungsi Hukum

•   Fungsi hukum  :

1.      Sebagai Perlindungan

Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya

2.      Fungsi Keadilan

Hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia

3.      Dalam Pembangunan

Hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara

•      Fungsi hukum secara umum

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia

2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat.

3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir batin).

4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan social (penggerak pembangunan)

5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis),

6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.

•      Tugas Hukum

1.      menjamin adanya kepastian hukum.

2.      Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.

3.      Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

http://noteofgirl.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-ciri-ciri-tujuan-sifat.html

B. NEGARA

  Pengertian , Fungsi dan Tujuan Negara Secara Universal

1. PENGERTIAN NEGARA

Negara berasal dari kata asing yaitu state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis). Kata-kata state, staat, dan etat diambil dari bahasa latin yaitu status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tepat atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam   daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Arti negara menurut beberapa tokoh:

Menurut Roger H. Soltau, 

negara didefinisikan dengan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Menurut Harold J. Laksi,

negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yan gsecara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Menurut Max Weber

negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yan gdiselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.

2. FUNGSI NEGARA

Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu hal yang harus dilakukan negara adalah sebagai berikut :

a.       Melaksanakan ketertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokaan dalam masyarakat. Dalam hal ini negar bertindak sebagai stabilitator.

b.      Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang.

c.       Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar,  negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.

d.      Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Fungsi negra menurut beberapa tokoh :

a.       John Lokce, membagi fungsi negara menjadi tiga :

1)      Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang

2)      Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang

3)      Fungsi federatif, yaitu mengurusi urusan luar negeri, perang dan damai

b.       Moh. Kusnardi, SH.

1)      melaksanakan ketertiban

2)      menghendaki kesejahteraan  dan kemakmuran rakyatnya.

c.      Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok :

1)      fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang

2)      fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang

3)      fungsi yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili)

d.       Van Vallenhoven , menyatakan fungsi negara meliputi seperti berikut :

1)      Regeling, yaitu membuat peraturan

2)      Bestur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan

3)      Rechstaat, fungsi mengadili

4)      Politic, fungsi ketertiban dan keamanan.

  4. Tugas negara secara umum adalah sebagai berikut :

a.       Tugas esensial

Adalah tugaas untuk mempertahankan negar sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas negara (memelihara perdmaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negar serta melindungi hak milik dari setiap orang) dan tugaas eksternal (mempertahankan kemerdekaan negara). Tugas essensial ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah dari negara manapun di dunia.

b.      Tugas fakultatif

Diselenggarakan oleh negara untuk  dapat memperbesar kesejahteraan fakir miskin, kesehatan dan pendidikan rakyat.

           5.TUJUAN NEGARA.

Setiap negara yang berdiri pasti mempunyai tujuan tertentu. Dimana tujuan dari negara yan gstu dengan yang lain adalah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh penguasa negara yang sedang memerintah. Sebab  negara  berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan  bersama semua orang yang masuk dalam organisasi negar tersebut.

Adapun tujuan negara bermacam-macam antara lain :

a.       Untuk memperluas kekuasaan

Ajaran  negara   kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran, dan dengan bertambahnya kekuasaan berarti akan bertambahnya kemajuan di lapangan lain. Negara kekuasaan menghendaki agar negaranya menjaadi besar dan jaya. Untuk mencapai tujuannya maka rakyat dijaadikan alat untuk perluasan, kepentingan orang  perseorangan ada di bawah kepentingan bangsa dan negara.

b.      Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan berdasarkan atas hukum, semua orang harus tinduk kepada hukum, sebab hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut.

c.       Untuk mencapai kesejahteraan umum

Negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat yan gdidalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

Adapun tokoh yang mengemukakan tujuan negara adalah :

a.       Roger H. Soltau, tujuan negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin.

b.      J. Baren, mengklasifikasikan tujuan negara dalam dua hal :

1)          tujuan sebenarnya yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan penyelenggaraan kepentingan umum.

2)          Tujuan tidak sebenarnya yaitu pertahanan diri yang berkuasa untuk tetap berada dalam kedudukannya.

c.       Aristoteles, negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik dari warga negaranya.

d.      Charles E. Miriam, tujuan negara adalah mencapai keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan umum.

e.       Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Beberapa teori tentang tujuan negara adalah sebagai  berikut :

a.       Teori Fasisme

Fasisme berasal dari kata Fascio yang berarti kelompok. Kelompok ini menamakan dirinya Fascio de combattimento yang artinya barisan tempur. Dalam Undang-undang dasar, negara fasis harus diciptakan suatu kesatuan kehendak di lapangan kesusilaan, politik, dan ekonomi. Rakyat harus memiliki ideologi negar sedalam-dalamnya untuk menjelma sebagai bangsa fasis. Pemimpin negaralah yang menentukan tujuan negara serta mengendalikan cita-cita dan tujuan negara sentralistik. Tujuan negara fasis adalah ”Imperium Dunia” pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjaadi satu tenaga atau kekuatan bersama.

Beberapa negar di dunia yang  pernah menerapkan fasisme antara lain Italia semasa dipimpin oleh Benito Mussolini, Jerman semasa Adolf Hittler, Jepang semasa Pra Perang Dunia II dibawah kekuasaan Tenno Heiko.

b.      Teori Individualisme

Teori ini muncul di tengah-tengah peradaban reformasi barat, kurang lebih pada abad XVII dan XVIII. Teori ini muncul sebagai anti klimaks dari penguasa monarki absolut. Mereka berkeinginan mendapatkan liberte, egalite, dan fraternite. Mereka juga membanggakan pemikiran-pemikiran rasionalisme dan humanisme sebagai  buah dari revolusi Perancis dan revolusi industri.

Individualisme atau liberalisme dalam arti luaas dapat dikatakan sebagai usaha perjuangan menuju kebebasan. Dalam bidang ekonomi liberalisme baru muncul di abad XIX dipelopori oleh Adam Smith.

Dalam pandangan individualisme negar tidak boleh campur tangan dalam urusan pribaaadi. Ekonomi, dan angama     warganya. Tujuan negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, yaitu sekedar menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Teori ini banyak diterapkan di sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika.

c.       Teori Sosialisme

Kelahiran sosialisme terkait erat dengan keebradaan kapitalisme yang sudah sangat eksploitatif. Sosialisme menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Perkembangan sosialisme muncul di daratan Eropa setelah revolusi industri, guna menghindari penghisapan ekonomi oleh segelintir orang (kaum kapitalis).

Dalam perkembangan lebih lanjut, sosialisme diamnfaatan secara politis oleh gerakan-gerakan revolusioner. Tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Karl Marx , Lenin dan Stalin. Paham ini berkembang di Eropa Timur, pada umumnya dengan Uni Soviet (sekarang telah bubar) sebagai  kiblatnya. Sosialisme  dengan banyaknya muatan politik berubah bentuk menjadi komunisme. Menurut teori sosialisme negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan negara yaitu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat.

d.      Teori Integralistik

Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dan penguasa (negara) kebersamaan. Alasannya, paham dan anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Teori ini dipeloposri oleh B. De Spinoza, Adam Miller dan Hegel.

Gagasan paham integralistik di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Dr. Soepomo pada sidang BPUPKI tahun 1945. Menurut Soepomo paham integralistik merupakan aliran pemikiran yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan (paguyuban). Dengan demikian semangat kekeluargaan dan kebersamaan ini merupakan ciri integralistik Indonesia. Gagasan Soepomi ini kemudian menjadi dasar terbentuknya tujuan negara RI .

 Tujuan Negara Kesatuan RI

Tujuan negara kesatuan RI secara ekspilisit dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 diantaranya berbunyi :

“.........melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka....”

Dari bunyi alenia 4 tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya negara RI adalah :

1.      melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2.      memajukan kesejahteraan umum

3.      mencerdaskan kehidupan bangsa

4.      ikut melaksanakan ketertiban dunia.

http://herrypkn.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara_31.html

C. PEMERINTAH

A. PENGERTIAN PEMERINTAH

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.Baca juga : Fungsi Pemerintah.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,  pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan negara. (Baca juga : Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia)

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria Politika yakni kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Baca juga : Sistem Pemerintahan.

Berikut beberapa pengertian pemerintah menurut beberapa ahli :

Suradinata : pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Ndraha : pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

http://pemerintah.net/arti-pemerintah/

2. Pengertian perbedaan pemerintah dengan pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk  kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan  bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup  aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dengan demikian  pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

 Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/05/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html

http://dimasmelodi.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-perbedaan-pemerintah-dengan.html